by

JOKOWI–ULAMA–PRABOWO : ADU CERDAS DI 2019

Oleh : Dr. Masri Sitanggang

 

Pertarungan politik di 2019 bukan sekedar rebutan kursi presiden. Jika saja tidak cerdas, umat Islam akan tetap sebagai pendorong mobil mogok. Posisi umat Islam dalam percaturan politik ke depan akan sangat ditentukan oleh seberapa banyak petarung Islam duduk di DPR-RI.

Jokowi telah menunjukkan kecerdasannya. Begitu Ijtima’Ulama mengumumkan pasangan capres-cawapres harus mewakili kaum nasionalis-Islamis, ia langsung memutar haluan –melupakan semua cawapres yang pernah santer akan mendampinginya, merangkul Ma’ruf Amin. Tujuannya, menarik dukungan umat Islam dan melanggengkan PDIP sebagai the rolling party.

Prabowo juga cerdas. Langkah Jokowi –yang merangkul Ma’ruf Amin, dimanfaatkan sebagai alasan untuk menempatkan diri sebagai orang yang “terpaksa” mengambil Sandiaga Uno sebagai wakilnya. Dikatakan, Prabowo tak ingin membenturkan ulama dengan ulama. Alasan cantik dan enak di telinga untuk mengabaikan ijtima’ ulama I –yang merekomendasikan Salim Segaf Aljufri atau Ustadz Abdul Somad sebagai wakil presiden. Padahal, bukan mustahil pertimbangan politik Prabowo memang berbeda dengan para ulama yang ber-ijtima’. Boleh jadi Prabowo tidak ingin didominasi (atau kata lain didikte) para ulama; atau sejak awal Prabowo memang berniat maju dengan pasangan separtai : Gerindra. Tetapi, yang pasti, Prabowo tidak mau kehilangan dukungan umat Islam. Untuk itu perlu alasan logis yang menentramkan hati para ulama dan tokoh umat Islam; dan itu ada di langkah Jokowi merangkul Ma’ruf Amin.

Tetapi, sadar atau tidak, alasan Prabowo ini mengisyaratkan pengakuan kecerdasan Jokowi. Langkah Jokowi ternyata cukup jitu menghempang Prabowo, dan Para Ulama yang menginginkan pimpinan nasional mewakili nasionalis dan Islamis. Andai saja langkah Prabowo tidak dihempang, ulama akan menjadi jalan arteri buat Prabowo menuju kursi Presiden. Jokowi terjungkal di 2019 sudah sangat transparan. Bayangkan, bila saja wakilnya adalah UAS atau SSA, Prabowo sepertinya tak perlu berletih-letih kampanye berbiaya tinggi. Cukuplah para ulama menggelar tabligh akbar dan pengajian. Para ulama akan dengan sangat senang hati melibatkan diri dan bahkan mungklin menyumbangkan dana. Ini bukan isapan jempol. kemenangan Anis Sandi di DKI dan Eramas di Sumatera Utara adalah bukti nyata peran ulama. Maka, kemenangan Prabowo akan identik dengan kemenangan ulama. Cuma, apakah Prabowo dan Partai Gerindra berkenan kemenangannya diidentikkan dengan kemenangan ulama ? Yang pasti, Prabowo mengabaikan putusan ijtima ’ulama I.

Posisi umat Islam di Pemilu 2019 ini tampak begitu penting dan strategis. Dua pasang kandidat memberi perhatian besar untuk memperoleh dukungan umat Islam. Sayangnya, umat Islam telah terpasung sebagai objek belaka, belum mampu berperan sebagai subjek. Para ulama dan tokoh umat coba memainkan peran lewat Ijtima’ Ulama I, tetapi tak berdaya. Langkah yang diayunkan Jokowi dan Prabowo menimbulkan kegusaran sehingga ulama dan tokoh umat terpaksa menggelar Ijtima’ II.

Ijtima’ ulama II yang digelar 16/09/18 adalah bukti bahwa para ulama dan tokoh umat tidak puas terhadap langkah Prabowo. Tetapi, apa boleh buat ? Pilihan cuma ada dua : Jokowi–Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandi. Umat Islam tidak punya kapabilitas menyodorkan pasangan calon alternatif karena terlanjur tidak punya partai yang memenuhi syarat mengusung pasangan calon. Umat Islam dipaksa memilih apa yang disodorkan pihak lain dengan kaedah “memilih calon yang mudharatnya lebih kecil”. Maka, menyodorkan “Pakta Integritas” adalah jalan keluar yang bisa memperkecil mudharat itu dan diharapkan dapat memberi kepastian bahwa Prabowo mengakomudir kepentingan umat Islam, sekaligus juga sebagai pelipur kekecewaan akibat tidak digubrisnya hasil ijtima ulama I.

Ijtima’ ulama II juga dapat dimaknai sebagai sikap final para ulama : menutup pintu untuk Jokowi. Kalau saja tidak ada Ijtima’ Ulama II, maka Jokower boleh saja leluasa mengatakan bahwa Jokowilah yang mengikuti ijtima’ ulama. mengklaim bahwa Jokowi dekat dengan Ulama, peduli Ulama dan mengekspose Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai pasangan Umaro-Ulama. Tetapi dengan adanya Ijtima’ ulama II, klaim itu tidak laku dan justru menunjukkan bahwa mayoritas umat Islam Indonesia sudah patah arang dengan Jokowi.

Patah arang ? Ya. Selama pemerintahan Jokowi Umat Islam sering merasa dipojokkan dengan berbagai tuduhan yang menyakitkan seperti intoleransi, anti NKRI, anti kebhinekaan, tidak Pancasilis dan lain sebagainya. Ini menjadi sangat transparan ketika menjelang PIlkada DKI 2017 lalu. Arogansi Ahok dan crew-nya telah menorehkan luka yang dalam bagi umat Islam di seluruh Indonesia. Bulatnya dukungan kaum Kristiani dan etnis Tionghoa terhadap Ahok –yang tergambar dalam berbagai komentar di media, pemberian suara ketika pemilihan dan sikap laku paska pemilihan —meskipun Ahok telah keterlaluan dengan menistakan agama melalui Almaidah 51 sehingga muncul aksi damai berjilid-jilid, melahirkan kesadaran umat Islam bahwa pilkada ternyata memiliki dimensi lain : dimensi agama dan etnis !
Sikap para (petinggi) partai dan para pejabat pendukung Ahok terhadap para tokoh Islam, gerakan damai 411, 212 dan seterusnya, menimbulkan rasa tidak simpati Umat Islam terhadap partai-partai tersebut dan pemerintahan Jokowi. Partai-partai itu kemudian dikenal sebagai partai “pendukung penista agama” yang harus dikalahkan dalam setiap momen pemilihan. Maka, koalisi PAN, Grindra, PKS dan PBB menjadi koalisi ideal yang harus diperjuangkan untuk menang.

Tuduhan Megawati Sukarno Putri pada HUT ke-44 PDIP, 10 Januari 2017 tentang adanya kelompok penganut ideologi tertutup –yang bersifat dogmatis dan mengancam persatuan kesatuan bangsa, memaksakan kehendaknya sendiri, tidak ada dialog apalagi demokrasi dan benar-benar anti kebhinekaan yang haus kekuasaan dengan menebar propaganda dan teror— dirasakan umat islam sedang diarahkan kepada mereka. Umat Islam merasa sangat tertohok dengan tuduhan ini, bahkan merasa dilecehkan keyakinannya ketika Megawati menyebut para pemimpin kelompok ideologi tertutup itu sebagai pembawa self fulfilling prophecy, para peramal masa depan termasuk kehidupan setelah dunia fana. Ada kesan kuat di kalangan umat Islam bahwa Megawati anti (setidaknya tidak percaya) terhadap keyakinan hidup setelah mati. Tak Cuma di situ, upaya keras PDIP dan koalisinya mendukung pengesahan Perppu Ormas –yang telah memakan korban dibubarkannya HTI, menjadi UU keormasan, menambah tumpukan kekecewaan terhadap partai koalisi pimpinan PDIP. Istilah “partai pendukung penista agama” bertambah menjadi “partai pendukung penista agama dan UU keormasan”.

Umat Islam di masa pemerintahan koalisi pimpinan PDIP sekarang ini, merasa diperlakukan secara tak adil, khususnya dibidang hukum. Situasi ini tergambar dengan istilah “kriminalisasi ulama dan aktivis Islam”. Hal ini muncul karena sejumlah aktivis dan ulama harus berhadapan dengan aparat dan dijerat hukum dengan berbagai tuduhan, sementra mereka yang melakukan penistaan terhadap Islam dan ulamanya sering tidak terjangkau hukum. Megawati, tidak diproses hukum meski sudah dilaporkan berkaitan dengan isi pidatonya di Ultah PDIP ke 44 itu. Victor Laiskodat, kader Partai Nasdem, yang dilaporkan sebagai penista agama dan menebar permusuhan terhadap Umat Islam, juga tidak diproses; bahkan ia dengan nyaman ikut bertarung di Pilgub NTT dan menang. Itu hanya dua contoh dari sekian banyak kasus yang menunjukkan ketidakadilan hukum yang dirasakan umat Islam.

Maka, upaya PDIP dan koalisinya (Nasdem, Hanura, Golkar, PPP, PKB) menjadikan Jokowi dua priode dirasakan umat Islam sebagai sebuah ancaman berat : memperpanjang penderitaan. Keputusan Kongres Umat Islam Sumatera Utara –yang berlangsung 30 Maret hingga 1 April 2018, adalah bukti nyata akan kesamaan pikiran dan perasaan Umat Islam tentang kondisi sosial politik yang melingkupi mereka. Umat Islam bertekad untuk menjaga dan meningkatkan terus Ukhuwah Islamiyah, meningkatkan kesadaran dan pemahaman politik serta bertekad merebut posisi politik di semua level secara konstitusional. Berkenaan dengan Pemilu 2019, kongres memutuskan untuk memenangkan pasangan presiden-wakil presiden yang membela kepentingan Umat Islam serta bertekad memenangkan calon legislatif dari Partai Islam yang membela kepentingan Umat Islam; kongres menolak partai yang mendukung penista agama dan UU Keormasan. Dalam konteks inilah maka dapat dipahami mengapa #2019 Ganti Presiden mendapat sambutan hangat.

Ma’ruf Amin, sebagai wakil Jokowi, tampaknya tidak akan mampu merubah keadaan. Ada sejumlah perbedaan tajam antara Ma’ruf Amin dengan ulama ijtima’ , antara lain: Ma’ruf Amin tidak mendukung tamasya Almaidah ketika Pilkada DKI digelar dan Reuni 212. Perubahan GNPF MUI menjadi GNPF Ulama adalah pertanda tidak sejalannya arus utama ulama dengan Ma’ruf Amin. Belakangan, yang membuat semakin merosotnya penghormatan umat kepada Ma’ruf Amin adalah keteguhan sikapnya memperjuangkan Islam Nusantara di Indonesia, satu faham yang dinilai “aneh” karena bukan dari ajaran Islam berdasarkan Qur’an.

Prabowo sangat mungkin sudah menangkap perasaan umat Islam ini secara detail sejak awal. Boleh jadi, itulah yang membuat ia berani mengabaikan hasil ijtima’ ulama (tidak mengambil SSA ata UAS sebagai calon wakil presiden) dan lebih memilih rekan separtainya menjadi wakil : Sandiaga Uno. Artinya, Prabowo yakin betul bahwa umat Islam tidak akan mengalihkan dukungannya kepada Jokowi.
Apakah Prabowo akan konsisten pada Pakta Integritas dan memiliki perhatian terhadap kepentingan umat Islam ? Waktulah yang akan membuktikannya. Yang pasti, kalau Prabowo-Sandi menang maka, tidak dapat dipungkiri, partai yang berkuasa adalah Gerindra. Gerindra bukanlah partai Islam dan bukan pula berbasis pemilih Islam. Dalam prakteknya, Gerindra-Prabowo sering tidak mencerminkan agama dalam langkah-langkah politiknya. Mungkin ibarat pebisnis, pertimbangannya hanyalah “laku jual”. Beberapa contoh mungkin bisa disebut di sini betapa agama tidak menjadi pertimbangan bagi Gerindra-Prabowo dalam langkah politiknya.
Dulu Gerindra membawa Ahok ke DKI mendampingi Jokowi. Saat itu (mungkin) Ahok dinilai laku jual, dapat membesarkan Gerindra. Lalu mengusung Anis-Sandi untuk DKI 2017-2022, padahal Anis adalah ketua pemenangan Jokowi ketika melawan Prabowo di 2014. Syukur Anis dekat dengan umat Islam, kalau tidak ? Lalu sebelum mengusung Jokowi-Ahok di DKI, Prabowo (Gerindra) malah pernah menjadi calon wakil presiden duet dengan calon presiden Megawati (PDIP).
Dari itu. perubahan sikap Prabowo setelah nanti menjadi presiden, merangkul pihak lawan dan membuang yang sekarang menjadi kawan, bukanlah hal yang mustahil.
Umat Islam harus cerdas menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Peluang Umat Islam kini ada di lembaga legislatif agar dapat berperan secara politik: mengawal Prabowo, mengawal Pakta Integritas. Masih ada kesempatan bagi umat Islam untuk merubah komposisi dan memaksimalkan peran DPR-RI dengan mengirimkan sebanyak-banyaknya petarung Islam ke Senayan. Umat Islam jangan terpaku pada isu pemilihan presiden belaka sebagaimana saat ini ketika orang berbicara 2019. Ini membahayakan umat Islam. Sebab, bila saja DPR-RI terabaikan dan lembaga itu dipenuhi oleh “orang-orang itu juga”, bukan hal yang mustahil Prabowo (kalau terpilih jadi presiden) akan “terpaksa” tunduk pada kemauan Jokower. Artinya, Pakta Integritas hanya tinggal tumpukan kertas yang akan dibuang ke tong sampah dan umat Islam kembali bernasib sebagai pendrong mobil mogok.

Wallahu a’lam bishshawab.
*Penulis adalah Ketua Umum Gerakan Islam Pengawal NKRI;
Caleg PBB untuk DPR RI dapil Sumut 1

Comment

News Feed