by

Prof Dr.H.Hasim Purba.SH MHum : PERPU NO.2 TAHUN 2017 INDIKASI MENUJU REZIM OTORITER

gipnkri – Penerbitan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan telah membawa polemik bahkan penolakan yang luas didalam masyarakat. Selain tidak memenuhi syarat yuridis prosedural dan yuridis substansial, Perpu No.2 Tahun 2017 juga dianggap sebagai indikasi bahwa Rezim Pemerintahan saat ini sudah menuju kepada Rezim Otoriter yang sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi dan amanah reformasi yang dengan susah payah diperjuangkan selama ini.

Perpu No.2 Tahun 2017 jelas diterbitkan tanpa memenuhi syarat kondisi kegentingan yang memaksa dibidang kehidupan Ormas sehingga Pemerintah harus menempuh jalan darurat dengan menerbitkan Perpu guna mengatasi keadaan yang genting tersebut, padahal dalam kenyataannya kehidupan Ormas di Indonesia walaupun mengalami dinamika akan tetapi masih kategori normal. Ketiadaan pemenuhan persyaratan yuridis prosedural tersebut menjadikan Perpu No.2 Tahun 2017 mengandung cacat hukum.

Pemerintah belum pernah memberikan maklumat yang menyatakan bahwa kondisi kehidupan Ormas-Ormas di Indonesia saat ini telah mengalami kekacauan dan sangat mengancam kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga untuk mengatasi keadaan tersebut pemerintah dipandang perlu mengambil langkah-langkah cepat dan bijak dengan menerbitkan Perpu.

Selain itu dari aspek Substansial, Perpu No.2 Tahun 2017 jelas telah mengubah bahkan menghapus sejumlah pasal-pasal penting dalam UU No. 17 Tahun 2013 khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang penanganan Ormas-Ormas yang diindikasi bermasalah atau membahayakan kelangsungan kehidupan bangsa dan negara, seperti Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 63, serta menghapus sejumlah pasal lainnya yaitu Pasal 63 sd 80 yang semuanya itu mengakibatkan semua penanganan dan penindakan terhadap Ormas yang dianggap menyalah menurut standar Rezim Penguasa mutlak menjadi kewenangan Pemerintah untuk memproses, memutuskan serta menjatuhkan hukuman terhadap lembaga Ormas dan Pimpinan/Penanggung jawab Ormas tanpa melalui proses hukum pengadilan yang menjadi salah satu prasyarat bagi suatu negara hukum (rechtsstaat).

Melalui Perpu No.2 Tahun 2017 tersebut Pemerintah (Eksekutif) telah merampas kewenangan Judikatif yang dimiliki lembaga Peradilan. Padahal dalam suatu negara hukum keberadaan dan fungsi lembaga Peradilan menjadi syarat mutlak suatu negara dikategorikan negara hukum, dan menghargai hak asasi manusia. Namun dengan diterbitkannya Perpu No.2 Tahun 2017 tersebut, Rezim Pemerintah saat ini telah menjadikan dirinya sekaligus berperan sebagai lembaga Eksekutif, Legislatif dan sekaligus judikatif. Kondisi ini jelas sangat bertentangan dan menyimpang dari prinsif negara hukum dan demokrasi, sehingga lebih tepat disebut negara yang menuju ke pemerintahan otoriter/diktator, dan ini jelas tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945…

(Prof Dr.H.Hasim Purba.SH.MHum..Guru Besar FH USU Medan).

Comment

News Feed