by

RAKYAT BERHAK MENCABUT MANDAT !

DR. IR. MASRI SITANGGANG

 

Korban pertama Perpu no 2 tahun 2017 jatuh : HTI dibubarkan. Pemerintah menilai kegiatan dan aktivitas HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila dan jiwa NKRI. Padahal, dalam Anggaran Dasar HTI tercantum bahwa organisasi ini berdasarkan Pancasila dan oleh karena itu pihak HTI tidak merasa ada masalah dengan Pancasila. Tetapi Pemerintah menuding HTI mengingkari AD/ART sendiri. Benarkah demikian, atau telah terjadi pemahaman yang berbeda antara HTI dengan Pemerintah soal Pancasila ?

Penerbitan Perpu Nomor 2/2017 tentang perubahan atas UU Nomor 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ini memang menuai banyak kontroversi, yang boleh jadi akan menambah suasana perpolitikan di tanah air kian riuh. Perdebatan pada pokoknya berkisar kegentingan apa yang memaksa presiden harus menerbitkan Perpu, siapa yang berhak menafsirkan Pancasila, dihilangkannya proses peradilan dalam membubarkan ormas tertuduh sehingga tidak punya kesempatan untuk membela diri dan beberapa pasal dalam perpu yang dianggap tidak rasioal. Perdebatan soal ini sudah luas dibahas dan puncaknya, mungkin, adalah diskusi pada program ILC tv One 18 Juli 2017, di mana Prof. Yusril Ihza Mahendra tampil memukau dengan argumentasi akademis yang kuat dan Prof. Refly Harun –yang biasanya condong berada di sisi pemerintah, tampil dengan argumentasi di pososi Yusril Ihza Mahendra. Yusril pun, dengan didukung para ahli hukum, kemudian membawa kasus ini ke Mahkamah Konstitusi. Kita tinggal menunggu hasil Yudicial Reviw yang diajukan Yusril dkk.

Di luar dari apa yang sudah diperdebatkan secara luas, hemat saya, perpu itu memang mengandung segudang persoalan sekaligus membuka kesadaran akan banyaknya hal yang perlu diperbaiki dalam mengelola negeri ini. Sumber permaslahannya terletak pada pemahaman dan cara pandang terhadap Pancasila itu sendiri.
Beberapa pertanyaan perlu diajukan untuk membantu mengurai persoalan yang sedang kita hadapi dan mengarahkan pemikiran kita tentang Pancasila.

Pertama
Dalam konteks bernegara, siapakah sesungguhnya yang terutama berkewajiban, atau mendapat amanah, untuk menjalankan atau merapkan Pancasila ? Rakyatkah, atau pemerintah ? Atau, setidaknya, adakah perbedaan kewjiban dan hak antara rakyat dan pemerintah berkenaan dengan pengamalan Pancasila ?

Pancasila dalam konteks falsafah negara adalah apa yang termaktub dalam, dan oleh karena itu bagian dari, alenia ke-4 Pembukaan UUD 1945. Bukan yang lainnya. Inilah alinea ke-4 itu:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Merujuk pada alinea ke-4 itu, nyatalah sesungguhnya Pancasila adalah amanah yang diembankan kepada Pemerintah dalam mengatur negara untuk mencapai tujuan Indonesia merdeka, yang antara lain : “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Tentu rakyat “berkewajiban” untuk turut serta berpartisipasi mempercepat tercapainya tujuan bernegara tersebut. Tetapi tentu pula kewajiban rakyat tidaklah sebesar kewajiban pemerintah, karena tidak semua nilai-nilai Pancasila itu dapat dilaksanakan oleh rakyat melainkan hanya dapat dilaksanakan oleh kekuasaan Pemerintah. Justeru rakyat lebih memiliki hak terhadap pelaksanaan Pancasila oleh pemerintah dari pada kewajibannya menjalankan Pancasila itu sendiri. Rakyat berhak untuk mendapatkan perlindungan dari negara, rakyat berhak mendapat kesejahteraan, rakyat berhak mendapat pendidikan, rakyat berhak mendapat keadilan sosial (termasuk berserikat dan mengeluarkan pendapat di muka umum) dan terlebih lagi rakyat berhak untuk menjalankan agama sesuai dengan ajaran Tuhan (agama) yang diyakininya. Dalam hal yang terakhir ini, negera tidak boleh membatasi rakyat untuk menjalankan perintah Tuhan (agama) yang diyakininya.

Ke dua
Sebagai wadah berserikatnya rakyat, ormas bisa dibubarkan karena dinilai oleh Pemerintah menyalahi atau bertentangan dengan Pancasila sebagaimana yang telah terjadi pada Hizbuth Thahrir Indonesia (HTI). Maka pertanyaan selanjutnya adalah : bagaimana kalau yang menyalahi (bisa dibaca tidak melaksanakan) Pancasila itu adalah Pemerintah ?

Pemerintah yang tidak melaksanakan Pancasila, adalah pemerintah yang tidak menjalankan kewajibannya mengatur negara berdasar Pancasila. Mengingat Pemerintah adalah penerima mandat dari rakyat, maka sangat layak jika kemudian rakyat mencabut mandat itu dan membubarkan pemerintahan yang menyeleweng dari Pancasila. Dalam hal ini, azas Contrarius actus sungguh tepat dijadikan alasan, sebab tanpa mandat, siapa pun tak berhak memerintah rakyat. Beberbeda dengan pembubaran ormas oleh Pemerintah, azas Contrarius actus kurang tepat digunakan alasan. Sebab, pemerintah bukan pemberi mandat (boleh dibaca izin) untuk mendirikan ormas. Rakyat, dengan atau tanpa izin pemerintah, memiliki hak untuk berkumpul dan berserikat yang dijamin oleh UUD 1945.

Bagi rakyat, alat ukur untuk menilai apakah Pemerintah sedang menjalankan pemerintahan berdasarkan Pancasila atau tidak, sederhana saja yakni : apakah rakyat mendapatkan hak-haknya. Kembali merujuk alenia ke-4, hak-hak utama rakyat adalah mendapatkan perlindungan dari negara, mendapat kesejahteraan, mendapat pendidikan, mendapat keadilan sosial (termasuk berserikat dan mengeluarkan pendapat di muka umum) dan terlebih lagi menjalankan agama sesuai dengan ajaran Tuhan (agama) yang diyakininya. Jika rakyat mereasa semua sudah terpenuhi, berarti Pemerintahan sudah on the tract. Tetapi kalau rakyat merasa kesejahteraannya belum takterpenuhi, pendidikan semakin sulit, keadilan sosialnya hanya mimpi yang ditandai kesenjangan yang melebar, kebebasan beragamanya justeru terhambat, maka itu artinya Pemerintah tidak menjalankan Pemerintahan berdasarkan Pancasila. Rakyat berhak mencabut Mandat !

Ke tiga
Bukanlah hal yang mustahil juga jika ada ormas yang tidak sesuai dengan Pancasila. Kemungkinan ini bisa terjadi karena tiga hal. Pertama, karena memang ada “niat jahat” dari ormas itu; kedua adanya kesalahpahaman terhadap Pancasila; dan ketiga, adanya perbedaan tafsir antar pemerintah dengan oramas yang bersangkutan. Dalam kaitan ini, pertanyaan yang perlu diajukan adalah : apa yang telah dilakukan Pemerintah untuk memahamkan Pancasila kepada rakyat ? Amanat Pancasila yang diembankan kepada Pemerintah, tentulah termasuk juga amanah memahamkan rakyat akan Pancasila sehingga mereka menyadari hak dan kewajibannya. Kerja memahamkan Pancasila ini juga akan memudahkan mendeteksi, apakah ormas tertentu memiliki “niat jahat”.

Terlepas dari setuju atau tidak terhadap Ekaprasetya Pancakarsa (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila = P4), Pemerintahan Almarhum Suharto telah berbuat. Pemerintahan Suharto, dengan “36 butir Pancasila” menanamkan nilai pancasila ke semua lapissan masyarakat : calon pegawai negeri sipil, mahasiswa baru, pelajar tokoh-tokoh ormas dan lain sebagainya. Maka, jika pun Pemerintah menuduh suatu ormas tidak Pancasilais, Pemerintah telah punya alat ukur yang telah dipahami oleh rakyatnya.

Setelah Reformasi, Penatara P4 ditiadakan. Reformasi bergulir 19 tahun tanpa ada upaya memadai untuk memahamkan Pancasila ke tengah masyarakat. Lalu, adakah patut memberi hukuman kepada mereka yang belum mendapatkan pengajaran dan pembinaan Pancasila ? Ini tak lebih seperti orang tua yang memberi hukuman kepada anaknya yang tidak melakanakan shalat, padahal orang tuanya itu tidak pernah menyontohkan dan mengajari si anak bagaimana malaksanakan shalat.

Ke empat
Dengan (tafsir) Pancasila yang mana HTI diukur bersalah ? Ini pertanyaan besar yang bisa meluas dan melebar. Dalam konteks inilah, sebenarnya, perlunya peroses pengadilan dalam memutuskan apakah suatu ormas bersalah atau tidak berkaitan dengan Pancasila. Inilah prinsip negara hukum yang berkeadilan.

Pemerintahan Jokowi belum ada memasyarakatkan Pancasila sebagai mana pada Orde Baru. Justeru, ungkapan Presiden untuk memisahkan ranah politik dari ranah agama ketika di Barus, Sumatera Utara beberapa waktu lalu, dinilai banyak kalangan bertentangan dengan Pancasila.

Gerakan ke arah sosialisasi (?) Pancasila baru saja dicanangkan dengan membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Kita belum mendapat informasi tentang konsep Pancasila yang ingin disosialisasikan unit kerja presiden ini.
Apakah UKP-PIP akan mengeluarkan tafsir Pancasila ? Ini juga menarik untuk kita cermati.

Masa Pemerintahan Suharto, Mahkamah Konstitusi (MK) belum ada. Oleh karena itu, pemerintahannya tidak terlalu salah kalau mengeluarkan “tafsir” Pancasila, walau pun isinya masih bisa didebatkan. Tetapi pada masa Jokowi sekarang, MK sudah ada. Maka yang layak menafsirkan Pancasila, sesuai fungsinya, adalah MK. Bagaimana mekanismenya, kita serahkan kepada para ahli hukum tata negara.

Ke lima
Sekali lagi, Pancasila dalam konteks falsafah negara adalah apa yang termaktub dalam, dan oleh karena itu bagian dari, alenia ke-4 Pembukaan UUD 1945. Maka, bagaimana jika ada perkumpulan atau Ormas atau Orpol yang secara nyata-nyata memperjuangkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 ? Bukankah ini juga sangat layak untuk dibubarkan, sebab telah nyata-nyata menghianati Pancasila yang menjadi kesepakatan bersama semua golongan ketika founding fathers ingin mendirikan negara ini ? Jika perkumpulan, ormas atau orpol yang demikian ini tidak dibubarkan, maka Pemerintah tidaklah dapat disebut sebagai berlaku adil. Itu artinya, Pemerintah menyalahi Pancasila. Rakyat berhak mencabut mandat !
Kita tunggu keadilan dari Pemerintah !

Wallahu A’lam bisshawab

Comment

News Feed